Penginderaan Jauh Sistem Satelit dan Sistem Informasi Geografi Semakin banyaknya satelit penginderaan jauh yang mengorbit di bumi menandai semakin pesatnya perkembangan teknologi penginderaan jauh dewasa ini. Secara garis besar, satelit penginderaan jauh yang mengorbit di atas bumi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu satelit sumberdaya bumi dan satelit cuaca. Jenis-jenis satelit itu antara lain Landsat, SPOT, NOAA, dan lain-lain. Pada bagian ini hanya diuraikan mengenai satelit sumberdaya bumi Landsat khususnya Landsat yang bekerja dengan sensor Thematic Mapper, yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.
Landsat merupakan satelit sumberdaya bumi tak berawak yang membawa sensor non fotografik. Satelit Landsat yang hingga akhir ini masih terus berfungsi adalah Landsat generasi kedua, yaitu Landsat-4 dan Landsat-5, yang diluncurkan pada 16 Juli 1982 dan 1 Maret 1984. Landsat-4 dan Landsat-5 telah mengalami perbaikan yang menyangkut resolusi spasial, resolusi spektral dan ketelitian radiometrik (Lindgren, 1985; dalam Sutanto, 1987). Landsat-4 dan Landsat-5 termasuk satelit sinkron matahari, hampir polar, yang mengorbit dengan hampir melewati kutub, memotong arah rotasi bumi, yang dapat meliput hampir seluruh permukaan bumi. Ketinggian orbit Landsat-4 dan Landsat-5 adalah 705 km dari permukaan o terhadap equator atau bumi dengan sudut inklinasi 98,2o dari nominal. Dalam setiap orbitnya diperlukan waktu 8,299 menit atau dalam sehari satelit Landsat Thematic Mapper akan mengorbit bumi sebanyak 14,5 kali dengan resolusi temporal 16 hari. Sensor Landsat-4 dan Landsat-5 2memberikan citra dengan liputan 185x185 km , pertampalan depan 5,4% dan pertampalan samping 7,3 pada wilayah equator dan semakin besar pertampalannya untuk lintang yang lebih tinggi. Landsat TM pada saluran 1 hingga 5 dan saluran 7 memiliki resolusi spasial sebesar 30 meter, sedangkan saluran 6 (inframerah termal) memiliki resolusi spasial sebesar 120 meter. Satelit generasi ketiga adalah Landsat-6 dan Landsat-7 merupakan sistem Landsat yang baru dengan menggunakan sensor ETM (Enhanced Thematic Mapper) pada Landsat 6 dan sensor ETM+ (Enhanced Thematic Mapper Plus) pada Landsat 7. Landsat 6 tidak dapat melakukan fungsinya disebabkan karena kegagalannya dalam mencapai orbit. Sensor ETM+ pada Landsat 7 mempunyai berbagai kelebihan dari seri sebelumnya, yaitu ditambahkannya band 8 (pankromatik) dengan resolusi 15 meter, kalibrasi radiometri 5% (absolute) dan resolusi spasial 60 meter pada saluran inframerah termal. Sampai pada tahun ini (2003), generasi Landsat yang masih beroperasi serta datanya yang masih digunakan adalah satelit Landsat 5 dan satelit Landsat 7 (Bakker dalam Jansen, 2000)
Tabel 2.1. Saluran Spektral Yang Terdapat Pada Sensor ETM+. Panjang Saluran Manfaat Utama Gelombang (um) 1 0,45 – 0,52 Penetrasi ke dalam tubuh air, dan juga untuk mendukung analisis sifat khas penggunaan lahan, tanah dan vegetasi. 2 0,52 – 0,60 Merupakan puncak pantulan vegetasi pada spektrum hijau yang terletak diantara dua saluran spektral serapan klorofil. 3 0,63 – 0,69 Peka terhadap penyerapan kloropil untuk membedakan jenis tumbuhan. 4 0,76 – 0,90 Tanggap terhadap sejumlah biomassa vegetasi yang terdapat pada daerah kajian, membantu identifikasi tanaman dan memperkuat kontras tanaman-tanah maupun lahan-air. 5 1,55 – 1,75 Penentuan jenis tanaman, kandungan air pada tanaman, dan kondisi kelembaban tanah. 6 10,4 – 12,5 Merupakan saluran termal yang bermanfaat untuk klasifikasi vegetasi, analisa gangguan vegetasi, pemisahan kelembaban tanah, dan sejumlah gejala lain yang berhubungan dengan panas. 7 2,08 – 2,35 Penonjolan kenampakan formasi batuan 8 0.50 - 0.90 Merupakan saluran pakromatik dengan resolusi yang lebih baik dibandingkan dengan ketujuh saluran yang lain. Sumber : NASA (2000)
Karakteristik Satelit Quickbird Satelit QuickBird dari Digital Globe mempunyai sapuan (swath ) yang lebar, penyimpanan data on-board yang besar, dan resolusi spasial yang tertinggi dari beberapa satelit 13
komersial pada saat ini. QuickBird didisain untuk efesiensi dan keakuratan citra untuk area yang luas dengan kemampuan akurasi terdepan. QuickBird mampu memperoleh lebih dari 75 juta kilometer per segi data citra satelit tiap perekamannya.
Selasa, 10 November 2009
aspek penggunaan GIS pada bidang kehutanan
Aplikasi Data Penginderaan Jauh untuk Mendukung Perencanaan Tata Ruang di Indonesia
1. Latar Belakang
Perencanaan Tata Ruang wilayah merupakan suatu upaya mencoba merumuskan usaha pemanfaatan ruang secara optimal dan efisien serta lestari bagi kegiatan usaha manusia di wilayahnya yang berupa pembangunan sektoral, daerah, swasta dalam rangka mewujudkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu.
Penyusunan tata ruang merupakan tugas besar dan melibatkan berbagai pihak yang dalam menjalankan tugas tidak terlepas dari data spasial. Data spasial yang dibutuhkan dalam rangka membuat suatu perkiraan kebutuhan atau pengembangan ruang jangka panjang adalah bervariasi mulai dari data yang bersifat umum hingga detail. Bentuk data spasial untuk kegiataan penataan ruang umumnya berupa peta digital dan peta analog yang masing-masing mempunyai karakteristik dan spesifikasi yang berbeda, dimana jenis dan ruang lingkup serta kedetailan rencana tata ruang sangat menentukanBerkaitan dengan kesiapan data spasial untuk mendukung tata ruang, ada beberapa titik kritis yang perlu mendapatkan perhatian kaitannya dengan prosedur kerja antara lain:
Belum adanya format data dan skala peta dasar yang baku untuk penyusunan tata ruang dalam berbagai tingkat. Ada perbedaan format baku peta dengan format operasional, demikian juga skala peta dikaitkan dengan jenis data yang harus digunakan dan prosedur pengolahan data.
Pengalaman menunjukkan bahwa belum memadainya kesadaran akan pentingnya penyediaan data spasial yang akurat dari kalangan pengguna. Data spasial yang akurat tidak dilihat sebagai komoditas yang strategis untuk kepentingan jangka panjang.
Pembuatan atau penyusunan data spasial skala 1 : 250.000 hingga 1 : 5000 untuk tata ruang detail dilakukan dengan anggapan peta sudah tersedia dan tidak disediakan alokasi biaya untuk pembuatan peta tersebut. Dampaknya adalah peta yang digunakan sudah kadaluarsa.
Pada berbagai rencana kegiatan, ketelitian peta yang dibutuhkan kadang-kadang bukan merupakan hal yang utama, yang diutamakan adalah penyebaran temanya. Informasi lokasi dan batas-batas fisik lebih diutamakan (bukan kepastian koordinat), sedangkan dalam beberapa hal misalnya infrastructure management kepastian lokasi harus dicirikan dengan ketepatan koordinat.
Kelengkapan dan kebenaran (kualitas) input data spasial akan sangat berpengaruh pada hasil atau keluarannya. Tanpa adanya data spasial yang memadai dalam arti kualitas planimetris dan informasi kualitatif, maka proses pengambilan keputusan tidak dapat dilaksanakan secara benar dan bertanggung jawab.
2. Penginderaan Jauh untuk Pengembangan Wilayah
Suatu wilayah baik di pedasaan maupun di perkotaan menampilkan wujud yang rumit, tidak teratur dan dimensi yang heterogen. Kenampakan wilayah perkotaan jauh lebih rumit dari pada kenampakan daerah pedesaan. Hal ini disebabkan persil lahan kota pada umumnya sempit, bangunannya padat, dan fungsi bangunannya beraneka. Oleh karena itu sistem penginderaan jauh yang diperlukan untuk penyusunan tata ruang harus disesuaikan dengan resolusi spasial yang sepadan. Untuk keperluan perencanan tata ruang detail, maka resolusi spasial yang tinggi akan mampu menyajikan data spasial secara rinci. Data satelit seperti Landsat TM dan SPOT dapat pula digunakan untuk keperluan penyusunan tata ruang hingga tingkat kerincian tertentu, misalnya tingkat I (membedakan kota dan bukan kota). hingga sebagian tingkat II (perumahan, industri, perdagangan, dsb.). Sedangkan untuk tingkat III (rincian dari tingkat II, misalnya perumahan teratur dan tidak teratur) dan tingkat IV (rincian dari tingkat III, misalnya perumahan teratur yang padat, sedang, dan jarang.Welch (1982) menyatakan bahwa untuk penyusunan tata ruang perkotaan di Amerika Serikat dengan memanfaatkan data penginderaan jauh, menggunakan konsep hubungan antara resolusi spasial data penginderaan jauh dan tingkat kerincian data yang dihasilkan, disajikan pada Gambar 1.
file:///F:/Aplikasi%20Data%20Penginderaan%20Jauh%20untuk%20Mendukung%20Perencanaan%20Tata%20Ruang%20di%20Indonesia%20-%20heldi_net_files/topik_utama04_01.gif
Gambar 1. Hubungan antara resolusi spasial data penginderaan jauh dan kerincian penggunaan lahan kota di Amerika Serikat (Sumber : Welch, 1982)
Gambar 1 mengisyaratkan bahwa citra Landsat ETM dengan pixel 15 m dapat digunakan untuk data penggunaan lahan kota tingkat kerincian I sampai kerincian tingkat II, atau untuk membedakan daerah yang secara fisik berupa perumahan dan non perumahan terhadap daerah sekitarnya. Untuk kerincian tingkat III diperlukan resolusi spasial sekitar 1-3 m. dan tingkat kerincian III dan IV masing-masing diperlukan resolusi spasial lebih kecil atau sama dengan 1 m. Oleh karena itu mengacu pendapat Welch, data satelit resolusi tinggi dengan resolusi spasial 0.7-1.0 m dapat digunakan untuk memperoleh sebagian data penggunaan lahan dengan tingkat kerincian III dan IV.
3. Landasan Hukum Penyusunan Tata Ruang
Struktur perencanaan pembangunan nasional yang dicirikan dengan terbitnya Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tantang sistem perencanaan nasional, maka kepala daerah terpilih diharuskan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) di daerahnya masing-masing. Dokumen RPJM ini akan menjadi acuan pembangunan daerah yang memuat antara lain visi, misi, arah kebijakan dan program-program pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan. Dengan demikian terkait kondisi tersebut, maka dokumen Rancana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang ada juga harus mengacu pada visi dan misi tersebut. Dengan kata lain RTRW yang ada merupakan bagian dari terjemahan visi, misi daerah yang dipresentasikan dalam bentuk pola dan struktur pemanfaatan ruang.
Landasan hukum penyusunan tata ruang di Indonesia secara umum mengacu pada Undang-Undang Nomer 24 tahun 1992 tentang penataan ruang. Pedoman ini sebagai landasan hukum yang berisi tentang kewajiban setiap Propinsi, Kabupaten dan Kota untuk menyusun tata ruang wilayah sebagai arahan pelaksanaan pembangunan daerah. Kewajiban Daerah untuk menyusun tata ruang berkaitan dengan penerapan desentralisasi dan otonomi daerah.Menindak lanjuti Undang-Undang tersebut di atas, Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 327/KPTS/M/2002 menetapkan enam pedoman bidang penataan ruang, meliputi :
Pedoman penyusunan RTRW propinsi.
Pedoman Penyusunan Kembali RTRW propinsi.
Pedoman penyusunan RTRW kabupaten
Pedoman penyusunan kembali RTRW kabupaten.
Pedoman penyusunan RTRW perkotaan.
Pedoman penyusunan kembali RTRW perkotaan.
Pedoman seperti tertulis di atas sebagai acuan bagi para penanggung jawab pengembangan wilayah propinsi, kabupaten dan kawasan perkotaan. Pedoman penyusunan RTRW meliputi kegiatan penyusunan mulai dari persiapan hingga proses legalisasi. Hal-hal teknis operasional yang belum diatur dalam keputusan Menteri ini diatur lebih lanjut oleh pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 1992 tentang penataan ruang, rencana tata ruang dirumuskan secara berjenjang mulai dari tingkat yang sangat umum sampai tingkat yang sangat rinci seperti dicerminkan dari tata ruang tingkat propinsi, kabupaten, perkotaan, desa dan bahkan untuk tata ruang yang bersifat tematis, misalnya untuk kawasan pesisir, pulau-pulau kecil, jaringan jalan, dan lain sebagainya.
Mengingat rencana tata ruang merupakan salah satu aspek dalam rencana pembangunan nasional dan pembangunan daerah, maka tata ruang nasional, propinsi dan kabupaten/kota merupakan satu kesatuan yang saling terkait dan dari aspek substansi dan operasional harus konsistensi.
RTRW nasional merupakan strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah negara yang meliputi tujuan nasional dan arahan pemanfaatan ruang antar pulau dan antar propinsi. RTRW nasional disusun pada tingkat ketelitian skala 1 : 1.000.000 untuk jangka waktu selama 25 tahun.
RTRW propinsi merupakan strategi dan arahan kebijaksanaan pemanfaatan runag wilayah propinsi yang berfokus pada keterkaitan antar kawasan/kabupaten/kota. RTRW propinsi disusun pada tingkat ketelitian skala 1 : 250.000 untuk jangka waktu 15 tahun.
RTRW kabupaten/Kota merupakan rencana tata ruang yang disusun berdasarkan perkiraan kecenderuangan dan arahan perkembangan untuk pembangunan daerah di masa depan. RTRW kabupaten/kota disusun pada tingkat ketelitian 1 : 100.000 untuk kabupaten dan 1 : 25.000 untuk daerah perkotaan, untuk jangka waktu 5-10 tahun sesuai perkembangan daerah.
4. Ruang Lingkup Analisis Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah
Berdasarkan landasan hukum dan pedoman umum penyusunan tata ruang, substansi data dan analisis penyusunan RTRW propinsi dan kabupaten adalah sebagai berikut :
4.1. Ruang Lingkup RTRW Propinsi
a. Substansi data dan analisis
Kebijakan pembangunan
Analisis regional
Ekonomi regional
Sumberdaya manusia
Sumberdaya buatan
Sumberdaya alam
Sistem permukiman
Penggunaan lahan
Analisis kelembagaan
b. Substansi RTRW propinsi
Arahan struktur dan pola pemanfaatan ruang
Arahan pengelolaan kawasan lindung dan budidaya
Arahan pengelolaan kawasan perdesaan, perkotaan dan tematik
Arahan pengembangan kawasan permukiman, kehutanan, pertanian, pertambangan, perindustrian, pariwisata dan kawasan lainnya.
Arahan pengembangan sistem pusat permukiman perdesaan dan perkotaan
Arahan pengembangan sistem prasarana wilayah
Arahan pengembangan kawasan yang diprioritaskan
Arahan kebijakan tata guna tanah , air, udara dan sumberdaya alam Lain.
4.2. Ruang Lingkup RTRW Kabupatena. Substansi data dan analisis
Kebijakan pembangunan
Analisis regional
Ekonomi dan sektor unggulan
Sumberdaya manusia
Sumberdaya buatan
Sumberdaya alam
Sistem permukiman
Penggunaan lahan
Pembiayaan pembangunan
Analisis kelembagaan
b. Substansi RTRW propinsi
Rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang
Rencana pengelolaan kawasan lindung dan budidaya
Rencana pengelolaan kawasan pedesaan, perkotaan dan tematik
Rencana sistem prasarana wilayah
Rencana penatagunaan tanah , air, udara dan sumberdaya alam Lain.
Rencana sistem kegiatan pembangunan
Secara rinci penjabaran dari tiap-tiap substansi disajikan pada Tabel 1.
5. Pola Pemetaan Pemanfaatan Ruang Berwawasan Lingkungan di Indonesia
Adanya peraturan perundang-undangan penyusunan tata ruang yang bersifat nasional, seperti Undang-Undang No 25 Tahun 2004 dan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 327/KPTS/M/2002 kiranya dapat digunakan pula sebagai dasar dalam melaksanakan pemetaan mintakat ruang sesuai asas optimal dan lestari. Untuk menata ruang yang optimal dengan prinsip lestari perlu adanya perencanaan yang holistik antara potensi, kondisi dan kebutuhan akan sumberdaya ruang. Penyusunan tata ruang dalam konteks ini bukan sekedar mengalokasikan tempat untuk suatu kegiatan tertentu, melainkan menempatkan tiap tiap kegiatan penggunaan lahan pada bagian lahan yang berkemampuan serasi dan lestari untuk kegiatan masing-masing. Oleh karena itu hasil penyusunan tata ruang bukan tujuan, akan tetapi sarana. Yang menjadi tujuan tata ruang ialah manfaat total lahan/ruang dengan sebaik-baiknya dari kemampuan total lahan secara sinambung atau lestari.
6. Pemanfaatan Data Penginderaan Jauh untuk Penyusunan Tata Ruang
Berdasarkan Gambar 2, peranan data penginderaan jauh dan Sistem Informasi Geografis (SIG) menjadi semakin jelas. Gambar 2 menunjukkan bahwa semakin ke kanan skala yang dibutuhkan semakin besar, artinya semakin rinci pula informasi spasial yang harus dapat diidentifikasi. Hal ini tentu akan berpengaruh kepada jenis data penginderaan jauh yang digunakan. Tabel 1 menjelaskan peranan data penginderaan jauh dan SIG untuk mendukung penyusunan peta tata lingkungan, peta tata ruang, peta tata guna lahan dan peta ddesain guna lahan.
7. Langkah Langkah yang Dilakukan LAPAN Dalam Mendukung Implementasi Penyusunan Tata Ruang
Penyusunan Tata Ruang tidak terlepas dari kebutuhan akan tersedianya data spasial yang akurat , periodik ( 1-5 tahun) dan rinci sesuai dengan tujuan tata ruang itu sendiri, untuk propinsi atau kabupaten.Salah satu alternatif yang paling mungkin dalam rangka tersedianya data spasial untuk tata ruang secara cepat adalah memanfaatkan teknologi satelit penginderaan jauh. Secara lebih rinci pemanfaatan data penginderaan jauh untuk tata ruang disajikan pada sub bab 6.Di Indonesia pemanfaatan teknologi penginderaan jauh sudah banyak dilakukan oleh berbagai kalangan, baik institusi pemerintah: LAPAN, BAKOSURTANAL, BPPT dan lain sebagainya, juga oleh kalangan perguruan tinggi dan organisasi swasta. Pada umumnya upaya upaya yang telah dilakukan untuk sosialisasi pemanfaatan data penginderaan jauh antara lain meliputi penguasaan teknologi penginderaan jauh, pengembangan model-model yang diturunkan dari data penginderaan jauh, kegiatan inventarisasi sumberdaya alam dan mengintegrasikan dengan aplikasi SIG.
file:///F:/Aplikasi%20Data%20Penginderaan%20Jauh%20untuk%20Mendukung%20Perencanaan%20Tata%20Ruang%20di%20Indonesia%20-%20heldi_net_files/topik_utama04_02.gif
Jenis data
Tata lingkungan
Tata ruang
Tata guna lahan
Desain guna lahan
1. Landsat(15??0 m)
1.Identifikasi penggunaan Lahan dengan tingkat kerincian I2. Acuan Geo-reference pada skala 1 : 50.0003. Menghitung proporsi luas masing masing penggunaan lahan.4. Data dasar spasial untuk analisis lanjutan
1.Identifikasi penggunaan Lahan dengan tingkat kerincian I-II2. Acuan Geo-reference pada skala 1 : 50.0003.Menghitung proporsi luas masing masing penggunaan lahan4. Data dasar spasial untuk analisis lanjutan
Bahan untuk orientasi wilayah secara global
Bahan untuk orientasi wilayah secara global
2. SPOT4
SDA
SDA
1. Identifikasi penggunaan lahan tingkat kerincian II ??III2. Acuan Geo-reference sampai skala 1 : 25.000.3. Menghitung proporsi luas penggunaan lahan tingkat kerincian II ??III4. Titik atau garis kontur dengan interval sampai 12.5 m5.Data Dasar spasial untuk pengolahan atau analisis lanjutan
3. SPOT 5( 2.5 m)Ikonos, Quick Bird( 0.7?? m)
SDA
1.Identifikasi penggunaan lahan tingkat kerincian III ??V2. Acuan Geo-reference sampai skala lebih besar 10.0003.Menghitung proporsi luas penggunaan lahan tingkat kerincian III -IV4. Informasi garis kontur detail5. Data dasar spasial pengolahan atau analisis lanjutan
Tabel 1.
LAPAN sebagai instansi pemerintah yang mempunyai kompetensi untuk menyediakan data penginderaan jauh dan memanfaatkannya dalam berbagai aplikasi dalam skala nasional, sejak tahun 2000 telah membangun dan menyusun berbagai model aplikasi untuk berbagai kegiatan seperti pertanian, kehutanan, iklim, geologi, tata ruang dan lain sebagainya. Berbagai jenis data dari resolusi rendah (NOAA, GMS dan MODIS) sampai resolusi spasial tinggi baik sensor pasif maupun aktif ( SPOT-5, IKONOS, QUICK BIRD) juga digunakan untuk mengembangkan model model aplikasi yang lebih luas dan lebih dalam.
Untuk aplikasi data penginderan jauh terkait tata ruang dalam rangka mendukung ketersediaan data spasial, LAPAN telah melakukan inventarisasi informasi spasial penutup lahan skala 1:100.000 seluruh Indonesia berbasis citra Landsat ETM. Demikian juga untuk berbagai wilayah prioritas telah tersedia informasi yang relatif rinci berdasarkan data citra SPOT-5, IKONOS dan QUICK BIRD. Berbagai contoh aplikasi untuk tata ruang disajikan pada Gambar Lampiran 1-3.
8. Penanganan Masalah yang Berkaitan dengan Data Spasial
Dalam menangani masalah ketersediaan data spasial yang up to date, salah satu data spasial yang saat ini banyak digunakan sebagai data dasar untuk penyusunan tata ruang adalah informasi spasial yang diturunkan dari data penginderaan jauh. Data penginderaan jauh mempunyai berbagai jenis dan tingkat ketelitian, disamping itu data penginderaan jauh juga dapat memberikan data real time serta selalu diperbaharui. Teknologi penginderaan jauh mampu menyediakan data mulai dari skala 1 : 1000.000 sampai dengan 1 : 5000. Oleh karena itu pemanfaatan informasi spasial dari data penginderaan jauh untuk tata ruang telah mencakup seluruh skala dan sangat fleksibel disesuaikan dengan tujuan penyusunan tata ruang, apakah untuk tingkat nasional, propinsi, kabupaten atau detail teknis.
Tidak tersedianya informasi spasial yang ideal untuk mendukung seluruh ruang lingkup analisis penyusunan tata ruang baik dalam aspek kuantitatif dan kualitatif bagaimanapun harus ditutupi dengan pemanfaatan data satelit penginderaan jauh yang dikombinasikan dengan data spasial lainnya melalui pendekatan SIG. Salah satu pendekatan cerdas untuk mengoptimalkan pemanfaatan data satelit penginderaan jauh adalah melakukan kombinasi data penginderaan jauh dengan data kontur dari Shuttle Radar Topographic Mission (SRTM) dan data koordinat planimateris dari Global Positioning System (GPS) untuk memperolah informasi yang lebih akurat serta informasi morfometri (kemiringan lereng, panjang lereng dan bentuk lereng serta ketinggian relatifnya) sesuai dengan skala yang dibutuhkan. Sedangkan aspek kualitatif yang merupakan informasi penutup lahan/penggunaan lahan dapat digunakan sebagai informasi kualitatif terkini untuk mendukung perencanaan tata ruang dengan tambahan kegiatan verifikasi lapangan (ground truth). Verifikasi lapangan akan sangat efektif hasilnya jika dilakukan oleh mereka yang memahami dan menguasai kondisi wilayah bersangkutan. Hal ini akan sangat efisien dan efektif apabila terjalin pelaksanaan kerjasama antara instansi penyedia data satelit penginderaan jauh dengan instansi pengguna, khususnya pemerintah daerah guna menghasilkan informasi keruangan yang diturunkan dari citra satelit yang diverifikasi secara bersama.
file:///F:/Aplikasi%20Data%20Penginderaan%20Jauh%20untuk%20Mendukung%20Perencanaan%20Tata%20Ruang%20di%20Indonesia%20-%20heldi_net_files/topik_utama04_03.gif
Gambar Lampiran 1. Contoh aplikasi data spasial untuk mendukung tata ruang skala 1:2.500
file:///F:/Aplikasi%20Data%20Penginderaan%20Jauh%20untuk%20Mendukung%20Perencanaan%20Tata%20Ruang%20di%20Indonesia%20-%20heldi_net_files/topik_utama04_04.gif
Gambar Lampiran 2. Contoh aplikasi data spasial untuk mendukung tata ruang skala 1:50.000
file:///F:/Aplikasi%20Data%20Penginderaan%20Jauh%20untuk%20Mendukung%20Perencanaan%20Tata%20Ruang%20di%20Indonesia%20-%20heldi_net_files/topik_utama04_05.gif
Gambar Lampiran 3. Contoh aplikasi data spasial untuk mendukung tata ruang skala 1:100.000
1. Latar Belakang
Perencanaan Tata Ruang wilayah merupakan suatu upaya mencoba merumuskan usaha pemanfaatan ruang secara optimal dan efisien serta lestari bagi kegiatan usaha manusia di wilayahnya yang berupa pembangunan sektoral, daerah, swasta dalam rangka mewujudkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu.
Penyusunan tata ruang merupakan tugas besar dan melibatkan berbagai pihak yang dalam menjalankan tugas tidak terlepas dari data spasial. Data spasial yang dibutuhkan dalam rangka membuat suatu perkiraan kebutuhan atau pengembangan ruang jangka panjang adalah bervariasi mulai dari data yang bersifat umum hingga detail. Bentuk data spasial untuk kegiataan penataan ruang umumnya berupa peta digital dan peta analog yang masing-masing mempunyai karakteristik dan spesifikasi yang berbeda, dimana jenis dan ruang lingkup serta kedetailan rencana tata ruang sangat menentukanBerkaitan dengan kesiapan data spasial untuk mendukung tata ruang, ada beberapa titik kritis yang perlu mendapatkan perhatian kaitannya dengan prosedur kerja antara lain:
Belum adanya format data dan skala peta dasar yang baku untuk penyusunan tata ruang dalam berbagai tingkat. Ada perbedaan format baku peta dengan format operasional, demikian juga skala peta dikaitkan dengan jenis data yang harus digunakan dan prosedur pengolahan data.
Pengalaman menunjukkan bahwa belum memadainya kesadaran akan pentingnya penyediaan data spasial yang akurat dari kalangan pengguna. Data spasial yang akurat tidak dilihat sebagai komoditas yang strategis untuk kepentingan jangka panjang.
Pembuatan atau penyusunan data spasial skala 1 : 250.000 hingga 1 : 5000 untuk tata ruang detail dilakukan dengan anggapan peta sudah tersedia dan tidak disediakan alokasi biaya untuk pembuatan peta tersebut. Dampaknya adalah peta yang digunakan sudah kadaluarsa.
Pada berbagai rencana kegiatan, ketelitian peta yang dibutuhkan kadang-kadang bukan merupakan hal yang utama, yang diutamakan adalah penyebaran temanya. Informasi lokasi dan batas-batas fisik lebih diutamakan (bukan kepastian koordinat), sedangkan dalam beberapa hal misalnya infrastructure management kepastian lokasi harus dicirikan dengan ketepatan koordinat.
Kelengkapan dan kebenaran (kualitas) input data spasial akan sangat berpengaruh pada hasil atau keluarannya. Tanpa adanya data spasial yang memadai dalam arti kualitas planimetris dan informasi kualitatif, maka proses pengambilan keputusan tidak dapat dilaksanakan secara benar dan bertanggung jawab.
2. Penginderaan Jauh untuk Pengembangan Wilayah
Suatu wilayah baik di pedasaan maupun di perkotaan menampilkan wujud yang rumit, tidak teratur dan dimensi yang heterogen. Kenampakan wilayah perkotaan jauh lebih rumit dari pada kenampakan daerah pedesaan. Hal ini disebabkan persil lahan kota pada umumnya sempit, bangunannya padat, dan fungsi bangunannya beraneka. Oleh karena itu sistem penginderaan jauh yang diperlukan untuk penyusunan tata ruang harus disesuaikan dengan resolusi spasial yang sepadan. Untuk keperluan perencanan tata ruang detail, maka resolusi spasial yang tinggi akan mampu menyajikan data spasial secara rinci. Data satelit seperti Landsat TM dan SPOT dapat pula digunakan untuk keperluan penyusunan tata ruang hingga tingkat kerincian tertentu, misalnya tingkat I (membedakan kota dan bukan kota). hingga sebagian tingkat II (perumahan, industri, perdagangan, dsb.). Sedangkan untuk tingkat III (rincian dari tingkat II, misalnya perumahan teratur dan tidak teratur) dan tingkat IV (rincian dari tingkat III, misalnya perumahan teratur yang padat, sedang, dan jarang.Welch (1982) menyatakan bahwa untuk penyusunan tata ruang perkotaan di Amerika Serikat dengan memanfaatkan data penginderaan jauh, menggunakan konsep hubungan antara resolusi spasial data penginderaan jauh dan tingkat kerincian data yang dihasilkan, disajikan pada Gambar 1.
file:///F:/Aplikasi%20Data%20Penginderaan%20Jauh%20untuk%20Mendukung%20Perencanaan%20Tata%20Ruang%20di%20Indonesia%20-%20heldi_net_files/topik_utama04_01.gif
Gambar 1. Hubungan antara resolusi spasial data penginderaan jauh dan kerincian penggunaan lahan kota di Amerika Serikat (Sumber : Welch, 1982)
Gambar 1 mengisyaratkan bahwa citra Landsat ETM dengan pixel 15 m dapat digunakan untuk data penggunaan lahan kota tingkat kerincian I sampai kerincian tingkat II, atau untuk membedakan daerah yang secara fisik berupa perumahan dan non perumahan terhadap daerah sekitarnya. Untuk kerincian tingkat III diperlukan resolusi spasial sekitar 1-3 m. dan tingkat kerincian III dan IV masing-masing diperlukan resolusi spasial lebih kecil atau sama dengan 1 m. Oleh karena itu mengacu pendapat Welch, data satelit resolusi tinggi dengan resolusi spasial 0.7-1.0 m dapat digunakan untuk memperoleh sebagian data penggunaan lahan dengan tingkat kerincian III dan IV.
3. Landasan Hukum Penyusunan Tata Ruang
Struktur perencanaan pembangunan nasional yang dicirikan dengan terbitnya Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tantang sistem perencanaan nasional, maka kepala daerah terpilih diharuskan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) di daerahnya masing-masing. Dokumen RPJM ini akan menjadi acuan pembangunan daerah yang memuat antara lain visi, misi, arah kebijakan dan program-program pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan. Dengan demikian terkait kondisi tersebut, maka dokumen Rancana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang ada juga harus mengacu pada visi dan misi tersebut. Dengan kata lain RTRW yang ada merupakan bagian dari terjemahan visi, misi daerah yang dipresentasikan dalam bentuk pola dan struktur pemanfaatan ruang.
Landasan hukum penyusunan tata ruang di Indonesia secara umum mengacu pada Undang-Undang Nomer 24 tahun 1992 tentang penataan ruang. Pedoman ini sebagai landasan hukum yang berisi tentang kewajiban setiap Propinsi, Kabupaten dan Kota untuk menyusun tata ruang wilayah sebagai arahan pelaksanaan pembangunan daerah. Kewajiban Daerah untuk menyusun tata ruang berkaitan dengan penerapan desentralisasi dan otonomi daerah.Menindak lanjuti Undang-Undang tersebut di atas, Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 327/KPTS/M/2002 menetapkan enam pedoman bidang penataan ruang, meliputi :
Pedoman penyusunan RTRW propinsi.
Pedoman Penyusunan Kembali RTRW propinsi.
Pedoman penyusunan RTRW kabupaten
Pedoman penyusunan kembali RTRW kabupaten.
Pedoman penyusunan RTRW perkotaan.
Pedoman penyusunan kembali RTRW perkotaan.
Pedoman seperti tertulis di atas sebagai acuan bagi para penanggung jawab pengembangan wilayah propinsi, kabupaten dan kawasan perkotaan. Pedoman penyusunan RTRW meliputi kegiatan penyusunan mulai dari persiapan hingga proses legalisasi. Hal-hal teknis operasional yang belum diatur dalam keputusan Menteri ini diatur lebih lanjut oleh pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 1992 tentang penataan ruang, rencana tata ruang dirumuskan secara berjenjang mulai dari tingkat yang sangat umum sampai tingkat yang sangat rinci seperti dicerminkan dari tata ruang tingkat propinsi, kabupaten, perkotaan, desa dan bahkan untuk tata ruang yang bersifat tematis, misalnya untuk kawasan pesisir, pulau-pulau kecil, jaringan jalan, dan lain sebagainya.
Mengingat rencana tata ruang merupakan salah satu aspek dalam rencana pembangunan nasional dan pembangunan daerah, maka tata ruang nasional, propinsi dan kabupaten/kota merupakan satu kesatuan yang saling terkait dan dari aspek substansi dan operasional harus konsistensi.
RTRW nasional merupakan strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah negara yang meliputi tujuan nasional dan arahan pemanfaatan ruang antar pulau dan antar propinsi. RTRW nasional disusun pada tingkat ketelitian skala 1 : 1.000.000 untuk jangka waktu selama 25 tahun.
RTRW propinsi merupakan strategi dan arahan kebijaksanaan pemanfaatan runag wilayah propinsi yang berfokus pada keterkaitan antar kawasan/kabupaten/kota. RTRW propinsi disusun pada tingkat ketelitian skala 1 : 250.000 untuk jangka waktu 15 tahun.
RTRW kabupaten/Kota merupakan rencana tata ruang yang disusun berdasarkan perkiraan kecenderuangan dan arahan perkembangan untuk pembangunan daerah di masa depan. RTRW kabupaten/kota disusun pada tingkat ketelitian 1 : 100.000 untuk kabupaten dan 1 : 25.000 untuk daerah perkotaan, untuk jangka waktu 5-10 tahun sesuai perkembangan daerah.
4. Ruang Lingkup Analisis Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah
Berdasarkan landasan hukum dan pedoman umum penyusunan tata ruang, substansi data dan analisis penyusunan RTRW propinsi dan kabupaten adalah sebagai berikut :
4.1. Ruang Lingkup RTRW Propinsi
a. Substansi data dan analisis
Kebijakan pembangunan
Analisis regional
Ekonomi regional
Sumberdaya manusia
Sumberdaya buatan
Sumberdaya alam
Sistem permukiman
Penggunaan lahan
Analisis kelembagaan
b. Substansi RTRW propinsi
Arahan struktur dan pola pemanfaatan ruang
Arahan pengelolaan kawasan lindung dan budidaya
Arahan pengelolaan kawasan perdesaan, perkotaan dan tematik
Arahan pengembangan kawasan permukiman, kehutanan, pertanian, pertambangan, perindustrian, pariwisata dan kawasan lainnya.
Arahan pengembangan sistem pusat permukiman perdesaan dan perkotaan
Arahan pengembangan sistem prasarana wilayah
Arahan pengembangan kawasan yang diprioritaskan
Arahan kebijakan tata guna tanah , air, udara dan sumberdaya alam Lain.
4.2. Ruang Lingkup RTRW Kabupatena. Substansi data dan analisis
Kebijakan pembangunan
Analisis regional
Ekonomi dan sektor unggulan
Sumberdaya manusia
Sumberdaya buatan
Sumberdaya alam
Sistem permukiman
Penggunaan lahan
Pembiayaan pembangunan
Analisis kelembagaan
b. Substansi RTRW propinsi
Rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang
Rencana pengelolaan kawasan lindung dan budidaya
Rencana pengelolaan kawasan pedesaan, perkotaan dan tematik
Rencana sistem prasarana wilayah
Rencana penatagunaan tanah , air, udara dan sumberdaya alam Lain.
Rencana sistem kegiatan pembangunan
Secara rinci penjabaran dari tiap-tiap substansi disajikan pada Tabel 1.
5. Pola Pemetaan Pemanfaatan Ruang Berwawasan Lingkungan di Indonesia
Adanya peraturan perundang-undangan penyusunan tata ruang yang bersifat nasional, seperti Undang-Undang No 25 Tahun 2004 dan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 327/KPTS/M/2002 kiranya dapat digunakan pula sebagai dasar dalam melaksanakan pemetaan mintakat ruang sesuai asas optimal dan lestari. Untuk menata ruang yang optimal dengan prinsip lestari perlu adanya perencanaan yang holistik antara potensi, kondisi dan kebutuhan akan sumberdaya ruang. Penyusunan tata ruang dalam konteks ini bukan sekedar mengalokasikan tempat untuk suatu kegiatan tertentu, melainkan menempatkan tiap tiap kegiatan penggunaan lahan pada bagian lahan yang berkemampuan serasi dan lestari untuk kegiatan masing-masing. Oleh karena itu hasil penyusunan tata ruang bukan tujuan, akan tetapi sarana. Yang menjadi tujuan tata ruang ialah manfaat total lahan/ruang dengan sebaik-baiknya dari kemampuan total lahan secara sinambung atau lestari.
6. Pemanfaatan Data Penginderaan Jauh untuk Penyusunan Tata Ruang
Berdasarkan Gambar 2, peranan data penginderaan jauh dan Sistem Informasi Geografis (SIG) menjadi semakin jelas. Gambar 2 menunjukkan bahwa semakin ke kanan skala yang dibutuhkan semakin besar, artinya semakin rinci pula informasi spasial yang harus dapat diidentifikasi. Hal ini tentu akan berpengaruh kepada jenis data penginderaan jauh yang digunakan. Tabel 1 menjelaskan peranan data penginderaan jauh dan SIG untuk mendukung penyusunan peta tata lingkungan, peta tata ruang, peta tata guna lahan dan peta ddesain guna lahan.
7. Langkah Langkah yang Dilakukan LAPAN Dalam Mendukung Implementasi Penyusunan Tata Ruang
Penyusunan Tata Ruang tidak terlepas dari kebutuhan akan tersedianya data spasial yang akurat , periodik ( 1-5 tahun) dan rinci sesuai dengan tujuan tata ruang itu sendiri, untuk propinsi atau kabupaten.Salah satu alternatif yang paling mungkin dalam rangka tersedianya data spasial untuk tata ruang secara cepat adalah memanfaatkan teknologi satelit penginderaan jauh. Secara lebih rinci pemanfaatan data penginderaan jauh untuk tata ruang disajikan pada sub bab 6.Di Indonesia pemanfaatan teknologi penginderaan jauh sudah banyak dilakukan oleh berbagai kalangan, baik institusi pemerintah: LAPAN, BAKOSURTANAL, BPPT dan lain sebagainya, juga oleh kalangan perguruan tinggi dan organisasi swasta. Pada umumnya upaya upaya yang telah dilakukan untuk sosialisasi pemanfaatan data penginderaan jauh antara lain meliputi penguasaan teknologi penginderaan jauh, pengembangan model-model yang diturunkan dari data penginderaan jauh, kegiatan inventarisasi sumberdaya alam dan mengintegrasikan dengan aplikasi SIG.
file:///F:/Aplikasi%20Data%20Penginderaan%20Jauh%20untuk%20Mendukung%20Perencanaan%20Tata%20Ruang%20di%20Indonesia%20-%20heldi_net_files/topik_utama04_02.gif
Jenis data
Tata lingkungan
Tata ruang
Tata guna lahan
Desain guna lahan
1. Landsat(15??0 m)
1.Identifikasi penggunaan Lahan dengan tingkat kerincian I2. Acuan Geo-reference pada skala 1 : 50.0003. Menghitung proporsi luas masing masing penggunaan lahan.4. Data dasar spasial untuk analisis lanjutan
1.Identifikasi penggunaan Lahan dengan tingkat kerincian I-II2. Acuan Geo-reference pada skala 1 : 50.0003.Menghitung proporsi luas masing masing penggunaan lahan4. Data dasar spasial untuk analisis lanjutan
Bahan untuk orientasi wilayah secara global
Bahan untuk orientasi wilayah secara global
2. SPOT4
SDA
SDA
1. Identifikasi penggunaan lahan tingkat kerincian II ??III2. Acuan Geo-reference sampai skala 1 : 25.000.3. Menghitung proporsi luas penggunaan lahan tingkat kerincian II ??III4. Titik atau garis kontur dengan interval sampai 12.5 m5.Data Dasar spasial untuk pengolahan atau analisis lanjutan
3. SPOT 5( 2.5 m)Ikonos, Quick Bird( 0.7?? m)
SDA
1.Identifikasi penggunaan lahan tingkat kerincian III ??V2. Acuan Geo-reference sampai skala lebih besar 10.0003.Menghitung proporsi luas penggunaan lahan tingkat kerincian III -IV4. Informasi garis kontur detail5. Data dasar spasial pengolahan atau analisis lanjutan
Tabel 1.
LAPAN sebagai instansi pemerintah yang mempunyai kompetensi untuk menyediakan data penginderaan jauh dan memanfaatkannya dalam berbagai aplikasi dalam skala nasional, sejak tahun 2000 telah membangun dan menyusun berbagai model aplikasi untuk berbagai kegiatan seperti pertanian, kehutanan, iklim, geologi, tata ruang dan lain sebagainya. Berbagai jenis data dari resolusi rendah (NOAA, GMS dan MODIS) sampai resolusi spasial tinggi baik sensor pasif maupun aktif ( SPOT-5, IKONOS, QUICK BIRD) juga digunakan untuk mengembangkan model model aplikasi yang lebih luas dan lebih dalam.
Untuk aplikasi data penginderan jauh terkait tata ruang dalam rangka mendukung ketersediaan data spasial, LAPAN telah melakukan inventarisasi informasi spasial penutup lahan skala 1:100.000 seluruh Indonesia berbasis citra Landsat ETM. Demikian juga untuk berbagai wilayah prioritas telah tersedia informasi yang relatif rinci berdasarkan data citra SPOT-5, IKONOS dan QUICK BIRD. Berbagai contoh aplikasi untuk tata ruang disajikan pada Gambar Lampiran 1-3.
8. Penanganan Masalah yang Berkaitan dengan Data Spasial
Dalam menangani masalah ketersediaan data spasial yang up to date, salah satu data spasial yang saat ini banyak digunakan sebagai data dasar untuk penyusunan tata ruang adalah informasi spasial yang diturunkan dari data penginderaan jauh. Data penginderaan jauh mempunyai berbagai jenis dan tingkat ketelitian, disamping itu data penginderaan jauh juga dapat memberikan data real time serta selalu diperbaharui. Teknologi penginderaan jauh mampu menyediakan data mulai dari skala 1 : 1000.000 sampai dengan 1 : 5000. Oleh karena itu pemanfaatan informasi spasial dari data penginderaan jauh untuk tata ruang telah mencakup seluruh skala dan sangat fleksibel disesuaikan dengan tujuan penyusunan tata ruang, apakah untuk tingkat nasional, propinsi, kabupaten atau detail teknis.
Tidak tersedianya informasi spasial yang ideal untuk mendukung seluruh ruang lingkup analisis penyusunan tata ruang baik dalam aspek kuantitatif dan kualitatif bagaimanapun harus ditutupi dengan pemanfaatan data satelit penginderaan jauh yang dikombinasikan dengan data spasial lainnya melalui pendekatan SIG. Salah satu pendekatan cerdas untuk mengoptimalkan pemanfaatan data satelit penginderaan jauh adalah melakukan kombinasi data penginderaan jauh dengan data kontur dari Shuttle Radar Topographic Mission (SRTM) dan data koordinat planimateris dari Global Positioning System (GPS) untuk memperolah informasi yang lebih akurat serta informasi morfometri (kemiringan lereng, panjang lereng dan bentuk lereng serta ketinggian relatifnya) sesuai dengan skala yang dibutuhkan. Sedangkan aspek kualitatif yang merupakan informasi penutup lahan/penggunaan lahan dapat digunakan sebagai informasi kualitatif terkini untuk mendukung perencanaan tata ruang dengan tambahan kegiatan verifikasi lapangan (ground truth). Verifikasi lapangan akan sangat efektif hasilnya jika dilakukan oleh mereka yang memahami dan menguasai kondisi wilayah bersangkutan. Hal ini akan sangat efisien dan efektif apabila terjalin pelaksanaan kerjasama antara instansi penyedia data satelit penginderaan jauh dengan instansi pengguna, khususnya pemerintah daerah guna menghasilkan informasi keruangan yang diturunkan dari citra satelit yang diverifikasi secara bersama.
file:///F:/Aplikasi%20Data%20Penginderaan%20Jauh%20untuk%20Mendukung%20Perencanaan%20Tata%20Ruang%20di%20Indonesia%20-%20heldi_net_files/topik_utama04_03.gif
Gambar Lampiran 1. Contoh aplikasi data spasial untuk mendukung tata ruang skala 1:2.500
file:///F:/Aplikasi%20Data%20Penginderaan%20Jauh%20untuk%20Mendukung%20Perencanaan%20Tata%20Ruang%20di%20Indonesia%20-%20heldi_net_files/topik_utama04_04.gif
Gambar Lampiran 2. Contoh aplikasi data spasial untuk mendukung tata ruang skala 1:50.000
file:///F:/Aplikasi%20Data%20Penginderaan%20Jauh%20untuk%20Mendukung%20Perencanaan%20Tata%20Ruang%20di%20Indonesia%20-%20heldi_net_files/topik_utama04_05.gif
Gambar Lampiran 3. Contoh aplikasi data spasial untuk mendukung tata ruang skala 1:100.000
Langganan:
Postingan (Atom)